BOJONEGORO. Netpitu.com – Ony Supriyadi, pengurus Banteng Merah Putih ( BMP ), menyayangkan sikap bungkam ( diam ) pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Kabupaten Bojonegoro, dalam menyikapi konflik antara wakil bupati Bojonegoro dan bupati Anna Mu’awanah.
Konflik berkepanjangan yang akhirnya masuk ke jalur hukum itu, menurut Ony Supriyadi, merupakan citra buruk pemerintahan Bojonegoro, selama kepemimpinan Bupati Anna Mu’awanah dan wakil bupati Budi Irawanto. Sekaligus kegagalan DPC PDIP sebagai partai pengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada serentak 2018 lalu, dalam mengawal jalannya roda pemerintahan Anna – Wawan.
“Ini aneh, wakil bupati Budi Irawanto itu kan jelas kader partai yang diusung PDIP dalam Pilkada 2018 lalu, demikian juga Anna sebagai bupati. Tapi kenapa saat keduanya berkonflik, DPC PDIP tidak pernah menengahi dan berupaya menyelesaikan persoalan konflik yang tengah terjadi. Malah terkesan diam atau tidak mau tahu urusan konflik tersebut,” ujar Onny Supriyadi, kepada netpitu.com, Selasa, 28/09/2021, di rumah tinggalnya.
Padahal tugas partai itu jelas, mengawal jalannya pemerintahan yang sekarang ini tali kendalinya dipegang oleh Anna – Wawan dalam melaksanakan visi misi saat Anna – Wawan mencalonkan bupati -wakil bupati Bojonegoro.
Di samping itu, partai juga harus memastikan hubungan pasangan bupati – wakil bupati itu baik dan tidak ada masalah yang nantinya menjadi hambatan bagi proses pelayanan pemerintah dan pembangunan Bojonegoro.
Tapi apa yang terjadi sekarang ini sangat memalukan dan memprihatinkan, lantaran PDIP Bojonegoro selaku partai pengusung malah diam seribu kata saat bupati dilaporkan.oleh wakil bupatinya sendiri ke polisi karena pencemaran nama baik melalui media sosial.
Ditegaskan Onny, pihak sudah lama mendengar adanya konflik bupati dan wakil bupati ini. Bahkan Budi Irawanto, secara blak-blakan mengatakan bahwa dirinya sebagai wakil bupati tidak mendapatkan pembagian kewenangan apapun dari bupati Anna Mu’awanah. Dalam banyak hal kegiatan pemerintahan dirinya juga tidak dilibatkan.
“Ini kan kan sama saja pelecehan terhadap partai. Kenapa kader yang diusungnya ditelantarkan begitu saja,” ujar Onny.
Mestinya kan partai mengetahui persoalan ini sejak dari 2 tahun lalu, dan harusnya partai langsung bertindak menyelesaikan persoalan kedua belah pihak. Bukan sebaliknya malah mendiamkan. ” Kalau begini kan bisa jadi bara api dalam sekam,” tandas Onny.
Mantan sekretaris DPC PDIP tahun 1999 itu, lebih lanjut mengatakan bahwa diamnya DPC PDIP pada persoalan konflik bupati dan wakil bupati Bojonegoro ini akan berdampak kurangnya kepercayaan rakyat pendukung dan pemilih kepada PDIP di kemudian hari.
“Jangan masih punya anggapan rakyat nurut apa kata partai. Tapi sekarang ini partailah yang harus mengikuti dan melayani apa kehendak rakyat,” tandas Onny Supriyadi.
Sementara itu, sekretaris DPC PDI Perjuangan Bojonegoro, Hasan Abrory, yang dihubungi netpitu.com mengatakan bahwa menyikapi persoalan konflik bupati dan wakil bupati, Anna – Wawan, pihak DPC telah berkoordinasi dengan DPD PDIP Jawa timur, selanjutnya menyerahkan penanganan konflik tersebut kepada DPD PDIP Jatim.
“Ini kan kewenangan partai, termasuk DPD dan DPP. Sedangkan keputusan dan kebijakan partai menjadi wewenang DPP PDIP.
(ro)
