Soal Konflik Bupati VS Wabup, Banteng Merah Putih Sayangkan Sikap Diam DPC PDIP Bojonegoro

- Team

Selasa, 28 September 2021 - 13:29

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com – Ony Supriyadi, pengurus Banteng Merah Putih ( BMP ), menyayangkan sikap bungkam ( diam ) pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Kabupaten Bojonegoro, dalam menyikapi konflik antara wakil bupati Bojonegoro dan bupati Anna Mu’awanah.

Konflik berkepanjangan yang akhirnya masuk ke jalur hukum itu, menurut Ony Supriyadi, merupakan citra buruk pemerintahan Bojonegoro, selama kepemimpinan Bupati Anna Mu’awanah dan wakil bupati Budi Irawanto. Sekaligus kegagalan DPC PDIP sebagai partai pengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada serentak 2018 lalu, dalam mengawal jalannya roda pemerintahan Anna – Wawan.

“Ini aneh, wakil bupati Budi Irawanto itu kan jelas kader partai yang diusung PDIP dalam Pilkada 2018 lalu, demikian juga Anna sebagai bupati. Tapi kenapa saat keduanya berkonflik, DPC PDIP tidak pernah menengahi dan berupaya menyelesaikan persoalan konflik yang tengah terjadi. Malah terkesan diam atau tidak mau tahu urusan konflik tersebut,” ujar Onny Supriyadi, kepada netpitu.com, Selasa, 28/09/2021, di rumah tinggalnya.

Padahal tugas partai itu jelas, mengawal jalannya pemerintahan yang sekarang ini tali kendalinya dipegang oleh Anna – Wawan dalam melaksanakan visi misi saat Anna – Wawan mencalonkan bupati -wakil bupati Bojonegoro.

Di samping itu, partai juga harus memastikan hubungan pasangan bupati – wakil bupati itu baik dan tidak ada masalah yang nantinya menjadi hambatan bagi proses pelayanan pemerintah dan pembangunan Bojonegoro.

Tapi apa yang terjadi sekarang ini sangat memalukan dan memprihatinkan, lantaran PDIP Bojonegoro selaku partai pengusung malah diam seribu kata saat bupati dilaporkan.oleh wakil bupatinya sendiri ke polisi karena pencemaran nama baik melalui media sosial.

Baca Juga :  Pemkab Tuban Cetak Massal SPPT PBB

Ditegaskan Onny, pihak sudah lama mendengar adanya konflik bupati dan wakil bupati ini. Bahkan Budi Irawanto, secara blak-blakan mengatakan bahwa dirinya sebagai wakil bupati tidak mendapatkan pembagian kewenangan apapun dari bupati Anna Mu’awanah. Dalam banyak hal kegiatan pemerintahan dirinya juga tidak dilibatkan.

“Ini kan kan sama saja pelecehan terhadap partai. Kenapa kader yang diusungnya ditelantarkan begitu saja,” ujar Onny.

Mestinya kan partai mengetahui persoalan ini sejak dari 2 tahun lalu, dan harusnya partai langsung bertindak menyelesaikan persoalan kedua belah pihak. Bukan sebaliknya malah mendiamkan. ” Kalau begini kan bisa jadi bara api dalam sekam,” tandas Onny.

Mantan sekretaris DPC PDIP tahun 1999 itu, lebih lanjut mengatakan bahwa diamnya DPC PDIP pada persoalan konflik bupati dan wakil bupati Bojonegoro ini akan berdampak kurangnya kepercayaan rakyat pendukung dan pemilih kepada PDIP di kemudian hari.

Baca Juga :  Bawaslu Sosialisasikan Pemantauan Pemilu Ke Masyarakat

“Jangan masih punya anggapan rakyat nurut apa kata partai. Tapi sekarang ini partailah yang harus mengikuti dan melayani apa kehendak rakyat,” tandas Onny Supriyadi.

Sementara itu, sekretaris DPC PDI Perjuangan Bojonegoro, Hasan Abrory, yang dihubungi netpitu.com mengatakan bahwa menyikapi persoalan konflik bupati dan wakil bupati, Anna – Wawan, pihak DPC telah berkoordinasi dengan DPD PDIP Jawa timur, selanjutnya menyerahkan penanganan konflik tersebut kepada DPD PDIP Jatim.

“Ini kan kewenangan partai, termasuk DPD dan DPP. Sedangkan keputusan dan kebijakan partai menjadi wewenang DPP PDIP.

(ro)

Berita Terkait

Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 12:32

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Kamis, 20 Jun 2024 - 12:32

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03