oleh

CatatanTepi Arieyoko : Thengul

Thengul

Catatan Tepi Arieyoko.

Thengul merupakan bentuk kesenian jamak dan khas tlatah Bojonegoro. Lengkapnya ‘wayang Thengul’. Bentuknya mirip boneka wayang Golek –yang semula hanya ada di Tegal dan Cirebon. Lantas, dimainkan dan disukai di tanah Pasundan.

Thengul (pernah) dikembangkan menjadi tarian di Bojonegoro. Kolosal bahkan. Ingar bingar. Kemudian, mampat, mandeg, macet, sampai di situ.

Lucu ? Ya, enggaklah. Lantaran political will dari penguasa dan birokrat, memang tak hendak melanjutkan sebagai bentuk ikon kesenian Bojonegoro. Hanya sekadar sebuah eforia berkesenian belaka. Untuk melupakan APBD yang Rp 3,7 trilyun dan CSR yang melimpah-limpah.

Lantas, pada Agustus 2018, Dirjen Kebudayaan RI lewat Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, menyatakan bahwa, Thengul merupakan warisan budaya tak benda. Masih tak cukupkah menjadikan Thengul sebagai kesenian khas milik Bojonegoro? Ikon Bojonegoro?

Tanah perdikan Bojonegoro ini memang merupakan ‘wewengkon’ Kerajaan Mataram berpusat di Surakarta. Dalam prasasti ‘Giyanti’ (1755) disebutkan rinci luasan dan denah batasannya. Yang oleh VOC (baca : Belanda), kemudian dipecah-pecah menjadi beberapa Karesidenan, guna memudahkan kontrolnya.

Baca Juga :  Diduga Lapuk Atap Bangunan KPU Bojonegoro Ambrol

Dalam buku sejarah Bojonegoro yang disusun era Orde Baru, (oleh) sebuah keputusan politik kala itu. Ditandailah ulang tahun Bojonegoro pada 2018 ini ke-341 tahun. Umur yang cukup tuwa pastinya.

Namun, Bojonegoro tetap (saja) tak memiliki perubahan banyak. Jalan utamanya, sejak dulu kala ya Jalan Gajahmada, pertigaan Sumbang, Jalan Untung Suropati, Jalan Rajekwesi, prapatan nJetak. Wis. Itu thok.

Jangan ditanya kemana uang hasil eksplorasi minyak mentah, hasil asli dari bumi Bojonegoro selama sepuluh tahun terakhir. Jangan. Jangan pula ditanya ke mana hasil hutan jati dan tembakau Virginia asli Bojonegoro, yang dikenal bagus dan hebat itu. Jangan.

Lha wong untuk menentukan, kesenian khas saja, hora gejos. Ini fakta. Ini nyata. Ini bukan mengada-ada. Ada di depan mata kita semua.

Baca Juga :  Pengusaha Westafel Mekanis Injak Kaki Ini Bagikan Produknya ke 2 Ponpes di Trucuk

Sementara zaman kian melesat maju tak keruan. Perang kebudayaan adalah muatan verbal dari zaman global. Dan, Bojonegoro, masih tetap kisruh dengan perdebatan-perdebatan teoritis hasil copi paste dari diktat-diktat lama (dan usang).

Revolusi mental belum menyentuh sama sekali. Birokrat kesenian hanya menjalankan program tahunan, yang jelas kadaluwarsa. Sangat ketinggalan dengan pesatnya kemajuan teknologi dan kebudayaan (itu sendiri).

Kesenian dan kebudayaan tak bisa hanya diserahkan pada ASN yang tugasnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan administratif. Mustinya menggandeng, mengajak, memberdayakan seniman-seniman murni. Dan, Bojonegoro melimpah banyak seniman-seniman murni itu.

Ini bukan pekerjaan rumit bagi mBakyu Bupati dan Mas Wakil Bupati Bojonegoro yang baru dilantik. Dan, hendaknya jangan terjebak pada jargon ‘seniman sulit disatukan’. Itu pameo kuno sekali.

Sebab, seniman memang tak usah dan tak perlu dikumpulkan. Seniman justru diberikan ruang (dan biarkan) berkelompok-kelompok. Sesukanya. Selaras jenis berkeseniannya. Lantaran, mereka musti bersaing menghasilkan karya kreatif.

Baca Juga :  Jembatan Glendeng Ditutup, Penambang Perahu Ketiban Rejeki Rp. 1,2 Juta Per Hari

Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan No 5 Tahun 2017, telah memberi tugas kepada Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia. Untuk memberikan pelindungan, pengembangan dan pemajuan kesenian (dan kebudayaan) di wilayahnya masing-masing.

Saatnya, mBakyu Bupati dan Mas Wakil Bupati Bojonegoro, memahami ada jenis seni formal dan seni non formal. Apa yang digerakkan oleh pendidikan adalah untuk mencukupi materi pembelajarannya. Dan, apa yang ditugasi pada birokrat kesenian, adalah menuntasi administrasi anggarannya.

Kayaknya, perlu ‘Konggres Kebudayaan Bojonegoro’ untuk digelar. Tidak sekadar tim kecil warisan masa lalu semata. Dan, konggres-konggres serupa pun layak dilakukan di masing-masing daerah lainnya seluruh Indonesia.

Lantaran yang mengerti persoalan (dan potensi) seni serta budaya (daerah) setempat. Ya, pasti (adalah) warga setempat. Juga.

Penulis :
*Arieyoko
2018