Beda Pendapat(an) Lauk Pauk Bupati Yoto dan Anna Mu’awanah. Kang Yoto : Lha Perbup Kui Sing Gawe Sopo ?

- Team

Minggu, 28 November 2021 - 15:45

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com – Besarnya anggaran lauk pauk rumah dinas bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah, mendapat sorotan publik di dialog kebangsaan di Cafe Kanoman, Sabtu, 26/11/2021.

Anggaran lauk pauk bupati ditetapkan dalam Perbup Nomor 86 tahun 2020 sebesar Rp. 45 juta setiap bulan, namun fakta yang diperoleh netpitu.com dalam SPM realisasi APBD 2021, masih dibayarkan tambahan lauk pauk rumah dinas bupati sebesar Rp. 9 juta per bulannya.

Jika bupati Anna Mu’awanah setiap bulannya mendapatkan lauk pauk Rp. 45 juta, plus tambahannya Rp. 9 juta. Berapakah biaya lauk pauk rumah dinas bupati Suyoto ?.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Saat netpitu.com menanyakan biaya lauk pauk itu pada kang Yoto ( panggilan Suyoto, red ), dengan senyum ringannya, bupati Bojonegoro dua periode itu menjawab, ” Rp. 3,5 juta. Tapi tahun-tahun terakhir ingat saya dinaikkan menjadi Rp. 10.5 juta. karena tamunya makin banyak,” kata pria yang akrab dipanggil kang Yoto itu.

Untuk memastikan kebenaran besaran anggaran lauk pauk rumah dinas bupati di jamannya, Suyoto, mengonfirmasikan kembali pada mantan Sekda Bojonegoro, Soehadi Moelyono, yang kebetulan berada di sebelahnya.

Dengan sigap, Pak Mul ( panggilan Soehadi Moelyono, red ) mengiyakan jawaban bupati Suyoto. ” Iya betul, biaya lauk pauk untuk rumah dinas bupati (Suyoto, saat itu. Red) hanya Rp. 3,5 juta per bulan, lalu ada kenaikkan menjadi Rp. 10,5 juta. Kenaikkan lauk pauk itu terjadi karena banyaknya tamu yang datang ke rumah dinas bupati,” jelas Pak Mul.

Selanjutnya Pak Mul menjelaskan, bahwa dalam sistem penggajian bupati dan wakil bupati tidak dikenal adanya tunjangan lauk pauk. Namun dalam menjalankan tugasnya, bupati mendapatkan biaya operasional, termasuk rumah dinas bupati.

Baca Juga :  9 PAC PPP Bojonegoro Desak Mbah Naryo Lapor dan Gugat 11 PAC Yang Ingkari Pernyataan

“Bupati dan wakil bupati mendapat biaya operasional lauk pauk rumah dinas, tetapi Sekda tidak,” jelas Pak Mul.

Biaya lauk pauk rumah dinas bupati, menurut Soehadi Moelyono, diperuntukkan sebagai biaya makan minum bupati dan kelurganya di dalam rumah dinas. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membeli kebutuhan Sembako dan air minum serta kebutuhan penunjang masak lainnya, seperti gas LPG.

” Biaya lauk pauk itu juga untuk menjamu makan minum tamu di rumah dinas bupati,” jelas Soehadi Moelyono. Jadi tidak dibedakan, antara biaya lauk pauk dengan pengadaan beras, Gas LPG, minuman dan kebutuhan Sembako lainnya. Prinsipnya, biaya lauk pauk itu mencakup keseluruhan kebutuhan bahan makan minum bupati dan keluarganya di rumah dinas bupati.

Menjawab pertanyaan apakah pembayaran tambahan lauk pauk diperbolehkan, sementara ketentuan Perbup- nya melarang. Sekda di era kepemimpinan bupati Suyoto itu mengatakan boleh, sepanjang ada alasan kuat yang tidak bisa dihindari.

Misalnya dalam sebulan itu tamu yang datang ke rumah dinas bupati banyak sehingga biaya makan minum yang tersedia kurang.

Karena ini sifatnya insidentil maka penambahan biaya lauk pauk rumah dinas bupati itu harus dilakukan perubahan pada APBD Perubahan. “Tambahan lauk pauk tidak diberikan setiap bulan dalam setahun penuh, tapi jika hanya ada situasi di luar perkiraan sehingga anggaran rumah dinas bupati mengalami kekurangan pembayaran,” jelas Pak Mul, panggilan Soehadi Moelyono.

Sementara itu, di tempat yang sama, Wakil Bupati Bojonegoro, Budi Irawanto, memberi penjelasannya, bahwa selama ini dalam mencukupi kebutuhan rumah dinas wakil bupati, dilakukan sesuai kebutuhan. Baik itu Gas LPG, beras dan kebutuhan Sembako lainnya.

” Itu yang saya serahkan ke Bagian Umum Setda, hanya saja entah berapa anggaran yang dikeluarkan bagian umum, saya tidak tahu. Tapi yang saya ajukan ke bagian umum Setda hanya yang sesuai kebutuhan saat itu ( bukan glondongan, red ),” tandas wakil bupati Budi Irawanto.

Baca Juga :  Buka TMMD Tuban Bupati Ajak Masyarakat Berkontribusi

Dugaan Penyimpangan Anggaran Lauk Pauk.

Jika menurut penjelasan mantan Sekda Bojonegoro, Soehadi Moelyono, biaya lauk pauk rumah dinas bupati merupakan biaya makan minum bupati dan keluarganya di rumah dinas.

Maka dalam realisasi anggaran biaya lauk pauk rumah dinas bupati Bojonegoro ini patut diduga terjadi penyimpangan anggaran. Selain dugaan double anggaran, juga pelanggaran Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 86 tahun 2020 tentang Standart Biaya Umum.

Dalam Pasal 2 Perbup nomor 86 tahun 2020 disebutkan, dalam pelaksanaan kegiatan standart biaya umum berfungsi sebagai :
a. Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
b. estimasi merupakan prakiraan biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kindisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar, meliputi : satuan biaya penginapan, satuan biaya transport perjalanan dinas dengan kendaraan darat dan biaya tiket pesawat.

Mencermati Pasal 2 ayat (1) Perbup 56/ 2018, Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3), terlihat jelas fungsi Standart Biaya Umum ( SBU ) bagi perencanaan dan pelaksanaan anggaran di lingkungan pemerintah. Yakni sebagai batas plafon tertinggi biaya yang tidak boleh dilampaui.

Dengan demikian, perencana kegiatan, pelaksana kegiatan pemerintah harus taat dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundangan ini, tanpa terkecuali. Termasuk bupati, wakil bupati dan pejabat pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro lainnya.

Lantas apa kata bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah, mengenai dugaan pelanggaran biaya lauk pauk ini ?.

Dikutip dari berita indosatu.co yang berjudul
Respons Lauk Pauk, Bupati: Nggak Mungkin Main-main dengan APBD. Saat bupati Bojonegoro hadiri pelantikan MD Kahmi dan Forhati Bojonegoro. di Pendopo Malowopati, Pemkab Bojonegoro, Sabtu (20/11), Anna Mu’awanah menjelaskan berbagai kabar miring yang muncul belakangan ini. Termasuk anggaran lauk pauk yang jumlahnya Rp 67,8 juta per bulan itu.

Baca Juga :  Sampai Dengan Juni 2023 Capaian Pendapatan Negara di Wilker KPPN Bojonegoro Naik 28, 5 Persen Dibanding Tahun 2022

“Meski diberitakan seperti itu, saya tidak marah. Sebab, anggaran tersebut sudah sesuai regulasi. Nggak apa-apa lah. Saya tidak marah,” kata Anna.

Sesuai regulasi yang dimaksud Anna, bahwa anggaran lauk pauk itu sudah melalui pembahasan yang matang di Banggar. Tidak ada item-item yang disembunyikan. Semua terbuka dan publik juga bisa mengakses anggaran untuk rumah dinas bupati, termasuk anggaran lauk pauk. “Apalagi pembahasannya juga bersama DPRD setempat,” kata dia.

Di era sekarang ini, kata dia, yang mengontrol kerja kepala daerah itu sangat banyak. Hampir semua profesi selalu mengawasi dan mengontrol kerja kepala daerah. Untuk itu, mempermainkan anggaran dianggapnya sangat berisiko dan berbahaya.

Di lain pihak, bupati Bojonegoro periode 2008 – 2018, Suyoto, saat menanggapi riuhnya lauk pauk bupati Anna Mu’awanah ini mengatakan, sekarang ini bukan rezim kekuasaan.

Suyoto melihat akhir-akhir ini, sedikit-sedikit orang bicara (seperti) ini. ” Sudah sesuai hukum, sudah sesuai aturan. Itu seolah-olah sudah benar,” ujar kang Yoto.

Padahal, menurut kang Yoto, kebenaran itu ada 3. Legal, logic legal dan moral justice. Kemudian ada Social justice. Legal itu harus dilandasi dengan moral, sosial. Ketika sosial dan moralnya tidak ketemu, kok legal. Lalu siapa yang membuat peraturan ini.

” Lha legal-legale dewe kok dibener-benerno dewe,” tandas Kang Yoto.

Kalau ngomong Perpres, Perbup, lha Kuwi lho sing gawe sopo,” tegas bupati Bojonegoro 2 periode ini.

( ro )

Berita Terkait

Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 12:32

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Kamis, 20 Jun 2024 - 12:32

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03