oleh

Ada 9 Madin Yang Terancam Tak Bisa Cairkan BPPDGS

BOJONEGORO. Netpitu.com – Dinas Pendidikan Bojonegoro memastikan masih adanya 9 lembaga Madrasah Diniyah di Bojonegoro yang tidak dapat menerima pencairan Bantuan Penyelenggaraan Penidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) pada tahun anggaran 2018.

Tidak bisa diterimanya pencairan bantuan keuangan tersebut lantaran terjadi salah ketik atau kurang huruf pada data yang dimiliki Dinas. Sehingga terjadi perbedaan antara data Diknas dan BPPKAD.

Dikatakan Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan Bojonegoro, Nandar, dari 928 Madrasah Diniyah di Bojonegoro yang tercatat sebagai penerima bantuan BPPDGS, 9 Madin diantaranya masih ada kendala pencairan.

BPPDGS ini merupakan bantuan yang bersumber dari dua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu APBD Jawa Timur dan APBD Bojonegoro. Untuk Kabupaten Bojonegoro tahun ini total anggaran BPPDGS sebesar Rp 11,9 Milyar yang akan diberikan untuk Madin Ula sebesar Rp 8,9 Milyar, dan Madin Wustho sebesar Rp 2,9 Milyar serta Guru Ula dan Wustho sebesar Rp 556 juta.

Lebih lanjut dikatakan Nandar, awalnya ada 79 Madin yang tidak bisa mencairkan BPPDGS tahun ini. Hal tersebut dikarenakan, Lembaga penerima bantuan yang bersumber dari APBD I dan APBD II tersebut terjadi kesalahan penulis nama Lembaga Madin maupun alamat Lembaga Madin.

” Namun, sekarang ini hanya tinggal 9 Madin yang tidak bisa mencairkan bantuan BPPDGS,” kata Nandar, di kantornya, Kamis (27/12).

Meski demikian ia masih berharap BPPKAD sebelum akhir tahun 9 Madin tersebut bisa mencairkan BPPDGS sesuai jumlah Madin yang menerima bantuan tersebut, yaitu 928 Madin.

Terpisah, Kasi Pondok Pesantren (Potren) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro, Abdullah Hafidz menerangkan bahwa Kantor Kemenag dan Kantor Disdik telah mengupayakan kepada 79 Madin yang terjadi kesalahan dalam penulisan supaya bantuan tersebut bisa dicairkan sebelum tutup tahun.

“Dari 9 Madin yang rencananya tidak bisa mencairkan BPPDGS akan bersama sama dengan pihak Kantor Kemenag Bojonegoro dalam hal ini Bidang Pontren menghadap kepada Pihak BPKAD untuk mencari solusinya sehingga bantuan tersebut bisa dicairkan tahun 2018 ini”, pungkas Abdullah Hafidz melalui jaringan teleponnya.

(pur)