Indonesia Kuasai Saham Freeport 51 Persen, Freeport Wajib Bangun Smelter

- Team

Selasa, 29 Agustus 2017 - 18:27

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA. Netpitu.com – PT Freeport Indonesia (Freeport) menyetujui renegosiasi kontrak yang ditawarkan pemerintah. Freeport sepakat menawarkan saham (divestasi) 51 persen untuk dibeli pemerintah Indonesia.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan 51 persen saham yang ditawarkan Freeport tidak sepenuhnya diambil pemerintah. Nantinya sekitar 5 persen saham bisa dibeli pemerintah daerah tingkat I dan II Papua.

“51 persen itu kan masih dibagi 5 persen nanti mungkin ke Pemda tingkat I tingkat II,” ujar Luhut di kantor Kemenko bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (29/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain saham, dalam pengelolaan tambang emas Freeport di Grasberg Papua juga akan dibagi. Untuk rencana awal perusahaan BUMN yang menjadi operator nantinya.

Baca Juga :  Kanwil Pajak Jatim Gelar Tax Gathering, Wajib Pajak Era Digital

Menurut Luhut pemerintah akan membentuk konsorsium khusus untuk perusahaan tambang yang kelola milik Freeport.

Sementara perusahaan plat merah yang baru diketahui ikut menambang adalah PT Inalum (persero).

“Selain Inalum nanti masih dikumpulin mereka konsorsiumnya siapa saja,” jelas Luhut.

Sementara itu menurut menteri Keuangan Sri Mulyani,Skema pelepasan 51 persen saham PT Freeport Indonesia hingga saat ini belum diputuskan, meski perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat sudah berubah statusnya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Baca Juga :  Jelang Pilkada Suyoto Lagi-lagi Mutasi Pejabat Pemkab

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah dan Freeport masih melakukan proses dan pematangan skema pelepasan saham dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2017.

“Ini kita bahas dengan Pemda untuk bisa melaksanakan divestasi ini, tekniknya dan bagaimana mekanismesnya‎ nanti,” ujar Sri Mulyani di gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8).

Menteri ESDM Ignasius Jonan menambahkan, skema pelepasan saham apa nantinya yang akan ditempuh merupakan hak Freeport Indonesia. Namun jika pemerintah pusat akan mengambil saham tersebut maka akan ditunjuk sebuah lembaga.

“Nanti ini terserah (Freeport) memutuskannya bagaimana,” kata Jonan di tempat yang sama.

Baca Juga :  Pj. Bupati Bojonegoro Diangkat Jadi Komisaris Utama PT. BPR Jatim

Jonan menjelaskan, dalam PP No. 1 tahun 2017 terdapat beberapa cara untuk Freeport melepas sahamnya, pertama melalui pemerintah, kemudian selanjutnya bisa menjual ke Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, swasta nasional, dan Bursa Efek Indonesia.

Dalam renegosiasi tersebut, Freeport juga sepakat membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama 5 tahun atau selambat-lambatnya harus selesai pada Oktober 2022.

Selain itu, renegosiasi juga sepakat persoalan stabilitas penerimaan negara. Dalam hal ini penerimaan negara setelah Freeport berstatus IUPK secara agregat harus lebih besar dibanding sebelumnya berstatus kontrak karya.

(Ams/Md)

Berita Terkait

Bebani Masyarakat, Sarbumusi Bojonegoro Tolak Tapera
Komunitas IRL Jatim Bagikan Takjil di Bojonegoro
Ribuan Warga Karangpacar Ikuti Giat Jalan Santai Kampung Moderasi Beragama
David FS : Entas Kemiskinan, Garpu Jatim Akan Launching 1.000 Warung UMKM
Kadal Ireng Tour Healing Of Java
Peringati HJD ke 117 Tahun Desa Pacing Gelar Seni Tayub
Coldova Rock Band Goncang Lapangan Meliwis Putih
Kemeriahan Pesta Rakyat di RW 01 Kel. Ngrowo

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terbaru

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Jun 2024 - 11:47

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Senin, 10 Jun 2024 - 10:48