oleh

Kader PKS Nur Mahmudi Ismail Jadi Tersangka Korupsi

DEPOK. Netpitu.com – Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekda Kota Depok, Ir HP, ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam proyek pembangunan Jalan Nangka oleh Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin 20 Agustus 2018.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan meski keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka namun belum dilakukan penahanan.

Lebih lanjut dikatakan penyidik Unit Kriminal Khusus Satuan Reserse Kriminal Polresta Depok telah memeriksa saksi-saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Nangka, Depok.

Salah satu saksi yang diperiksa adalah mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail yang diperiksa pada Kamis (19/4).

Sementara itu dikatakan Kapolresta Depok Kombes Didik Sugiarto, dalam proyek pembangunan tersebut, ada dugaan korupsi yang dilakukan penyelenggara negara yang bersinggungan dengan dilaksanakannya proyek tersebut.

Menurut Kapolres Depok, mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekda Kota Depok Harry Prihanto terjerat kasus penyelewengan pengadaan tanah Jalan Raya Bogor dan Jalan Nangka, Depok, Jawa Barat, pada tahun 2015.

“Jadi Saudara NMI ini awalnya membuat surat yang membebankan pengembang untuk melakukan pelebaran Jalan Raya Bogor dan Jalan Nangka. Namun, fakta yang ditemukan anggaran APBD 2015 itu malah keluar (overlap atau tumpang tindih),” ucap Didik, di Polresta Depok, Jawa Barat, Rabu (29/8).

Menurut Didik, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah memeriksa kerugian daerah akibat proyek tersebut hingga Rp 10 miliar. 

“Kerugian cukup banyak. Tim penyidik menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Saudara HP dan NMI, mulai dari proses penganggaran sampai pelaksanaan pengadaan tanah,” ujarnya.

Menurut Kapolres Depok, ada 30 saksi telah diperiksa dan penyelidikan kasus ini melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan DKI Jakarta.

Terpisah Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid saat dikonfirnasi mengatakan partainya menyerahkan sepenuhnya kasus korupsi yang diduga melibatkan mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail yang juga kader PKS kepada proses hukum.

“Itu urusan hukum ya. Biar hukum yang ngomong, biar hukum yang bicara,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/8/).

(ams)