BOJONEGORO. Netpitu.com – Mantan ketua DPRD Bojonegoro periode 1999 – 2004, Anwar Sholeh, mensinyalir adanya potensi korupsi pada APBD ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Dawrah ) Perubahan Tahun Anggaran 2023.
Sinyalemen ini menurut Anwar terlihat diusulkannya kembali bantuan hibah alat industri pertanian berupa Combine sebanyak 75 unit combine oleh TPAD Pemkab Bojonegoro.
Anwar menduga, usulan 75 unit combine ini merupakan program bermotif politis. Hal tetsebut dapat dilihat dari ngototnya Anna Mu’awanah ( bupati Bojonegoro, sebelum lengser ) yang meminta usulan 120 unit combine yang diusulkan pada pembahasan KUA PPAS APBD Bojonegoro TA 2024, tidak dikepras atau dikurangi oleh Banggar DPRD Bojonegoro.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, karena saat pembahasan usulan combibe tersebut tidak disertai dokumen pendukung maka Banggar hanya menyetujui hibah combine 10 unit. Keputusan sudah diketok, bantuan hibah combibe TA 2024 tak bisa dirubah lagi.
Tak mau usulannya dijegal begitu saja, maka Anna Muawanah melalui TPAD Pemkab Bojonegoro mengusulkan kembali bantuan hibah Alsintan combine sebanyak 75 unit.
Potensi masalah hibah combine ini menurut Anwar, bukanlah sepele. Lantaran dari praktek pengalaman hibah combibe sebelumnya, ada combine yang dijual ke pihak lain. Belum lagi soal uang pungutan liar bantuan combibe yang jumlahnya bisa mencapai kisaran Rp. 70 juta sampai dengan Rp. 100 juta.
” Ini bukan soal penting tidaknya Alsintan Combine untuk peningkatan produksi pertanian padi. Tetapi bagaimana nasib pasca hibah disalurkan. Jika akhirnya ditemukan adanya korupsi maka yang susah Gapoktannya juga. Barangnya disita untuk barang bukti, orangnya juga berurusan dengan hukum pidana korupsi,” ujar Anwar Sholeh kepada netpitu.com, Kamis, ( 29/09/2023 ), di rumah tinggalnya.
Karenanya, lanjut mantan ketua DPRD Bojonegoro itu, baik DPRD maupun Pj. Bupati Bojonegoro saat ini, harus mengkaji ulang belanja hibah 75 unit combine pada APBD Perubahan TA 2023 ini.
Pada APBD Perubahan tahun ini, Anwar pun mengkritisi besaran jumlah anggaran Pokir ( Pokok Pikiran ) anggota DPRD Bojonegoro. ” Ada yang tak wajar,” tandas Anwar Sholeh. Lantaran, lanjut Anwar, kabarnya ada salah satu wakil ketua DPRD yang mendapatkan alokasi anggaran Pokir hingga Rp. 10 milyar.
Ia yakin, jika usulan tersebut dipaksakan untuk ditetapkan dalam paripurna DPRD maka terjadi kekacauan massal dalam persoalan hukum korupsi di Bojonegoro.
( ro )
