PDIP : Pemkab Harus Berikan Solusi Soal Kelambatan Pencairan ADD

- Team

Selasa, 30 Maret 2021 - 14:23

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Agung Handoyo, anggota Komisi A DPRD Bojonegoro, Fraksi PDI Perjuangan.

Agung Handoyo, anggota Komisi A DPRD Bojonegoro, Fraksi PDI Perjuangan.

BOJONEGORO. Netpitu.com – Belum adanya pencairan Dana Desa oleh 53 Desa di Kabupaten Bojonegoro, memantik perhatian anggota Komisi A, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro, Agung Handoyo, dari Fraksi PDI Perjuangan.

Menurut politisi PDIP itu, kenapa setiap tahun terjadi persoalan yang selalu betulang-ulang, yang mengakibatkan Pemerintah Desa tidak bisa mengajukan pencairan Dana Desa tepat waktu.

Baca Juga :  28 Gunungan Meriahkan Hari Jadi Bojonegoro Ke 340

“Ini bisa mengganggu akyivitas kegiatan pembangunan di Desa,” ujar Agung Handoyo, kepada netpitu.com, Selasa, (30/3/2021).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, tiap jadwal pencairan DD/ADD pasti terjadi permsalahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Untuk menghindari keterlambatan pengajuan Dana Desa atau ADD, menurut Agung, diperlukan koordinasi yang baik antara Pemdes, Unit Kecamatan dan pihak Dinas terksit. sehingga permasalahan di 53 desa itu dapat segera diatasi.

Baca Juga :  Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Masih Perlu Ditingkatkan

Kalau hal ini terus dibiarkan akan menjadi masalah di Pemdes karena akan berimbas pada tunjangan atau gaji yang pasti tidak bisa diterimakan, karena untuk pembayaran gaji perangkat desa bersumber pada ADD.

Politisi PDI Perjuangan itupun menggaris bawahi bahwa persoalan ini harus segera bisa diatasi oleh pihak-pihak terkait dengan pencairan itu. Jangan sampai nanti malah menjadi preseden buruk bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam.melanjalsnjan fungsi pelayanan umum pemerintah.

Baca Juga :  Tiga Hari Sebelum Lengser Bupati Bojonegoro Serahkan SK Penugasan GTT

Diberitakan sebelumnya, 53 Desa belum melakukan pencarian ADD tahun anggaran 2021 ini. Dampaknya, perangkat dan staf karyawan Pemdes pun belum bisa menerima gaji hingga akhir Maret ini.

(Yon)

Berita Terkait

LHP BPK Kab. Bojonegoro Sudah Diserahkan Ke Ketua DPRD Tapi Tak Dibagikan Pada Anggota
16 Lowongan Parades Di Sukosewu, Jangan Lempar Bola Panas Ke Kecamatan
Hoax Kabar Penghentian Hibah BKD Dari KPK
Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kementerian PAN RB Lakukan Rakor Online
Miris, Masih Ada Jalan Poros Desa Berlumpur di Bojonegoro
Duh, 53 Desa Di Bojonegoro Belum Mengajukan Pencairan ADD., Ada Apa ?
Duh… Belum Terima Gaji Bulan Maret, ASN Dinas Sosial Bingung Cari Talangan
Setelah Terima SK PPPK 479 Harus Patuhi Peraturan Pemkab

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terbaru

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Jun 2024 - 11:47