oleh

Bank Titil dan Koperasi “Nakal” Tumbuh Subur di Bojonegoro. DPRD Bakal Panggil Kepala Dinas Koperasi

-BERITA-247 views

Reporter : Ciprut laela

BOJONEGORO. Netpitu.com – Kesulitan ekonomi yang terjadi pada masyarakat, menjadikan peluang lebar bagi Koperasi – koperasi yang nakal. Sehingga Banyaknya pinjaman online dan juga Bank Titil (Koperasi Ilegal dengan bunga tinggi berkedok koperasi yang resmi) banyak sekali meresahkan masyarakat khususnya Bojonegoro. Sehingga membuat wakil pimpinan DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto angkat bicara dalam menyikapi hal tersebut. Selasa (29/03/2022)

Sukur Priyanto selalu wakil DPRD Bojonegoro menjelaskan, bahwa pihaknya akan meminta Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bojonegoro untuk merapikan data koperasi khususnya koperasi yang berkantor pusat diluar kabupaten Bojonegoro.

“Menurutnya karena banyak aduan masyarakat lewat pesan maupun juga lewat tulisan di media sosial, membuat dirinya ikut prihatin dengan banyaknya kejadian yang menagih hutang dengan cara mengancam dan kasar, ungkapnya.

Bahkan Sukur juga banyak menerima aduan baik tertulis maupun tidak tertulis terkait adanya praktik koperasi yang memberikan pinjaman dengan bunga cukup tinggi. Seperti halnya orang meminjam 1 Juta dengan waktu 10 hari harus sudah mengembalikan dengan bunga 200ribu rupiah, Hal tersebut dinilai tak wajar.

Baca Juga :  Depresi Anggota DPRD Bojonegoro Tewas Gantung Diri

Lebih jelas ungkap wakil DPRD Bojonegoro ini, bahkan ada salah satu warga Bojonegoro yang terlilit hutang dari rentenir yang berlindung dengan kedok Koperasi. Banyak masyarakat yang mengeluh pada saya terkait keberadaan Bank Titil di Desa – desa dia pinjam satu juta dalam waktu sepuluh hari jadi satu juta dua ratus,”ungkapnya.

“Sukur juga mengingatkan terkait keberadaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat Yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan serta peningkatan pendapatan masyarakat. Sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan stabilitas nasional terkhusus di Kabupaten Bojonegoro.

Mengingat sangat pentingnya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional terkhusus di Bojonegoro, makan harus mendapatkan peningkatan ekonomi masyarakat bukan menjadikan beban masalah dan membuat masyarakat miskin karna hutang.

Baca Juga :  Partai Nasdem Kecam Penutupan Tambangan Banjarsari

“Keberadaan Koperasi sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu untuk membantu serta memperkuat ekonomi masyarakat jadi jangan sampai menjadikan keberadaan koperasi biang kerok dari permasalahan yang merugikan masyarakat kita,”kata Sukur.

Menyikapi keberadaan pinjaman online dan Bank Titil ilegal berkedok koperasi yang banyak menjerat korban khusus nya dimasa ekonomi yang sedang sulit seperti ini, Sukur Priyanto Wakil Ketua DPRD Bojonegoro ini akan memanggil Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bojonegoro untuk dimintai data keberadaan Koperasi yang ada di Bojonegoro.

“Ketika ekonomi sulit kencenderungan masyarakat pasti mencari pinjaman yang mudah tanpa melihat legalitas nya, kami rencana akan memanggil Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bojonegoro untuk menata legalitas dan mendata keberadaan Koperasi yang ada di wilayah Bojonegoro,”ungkap Sukur.

Baca Juga :  Terapkan Nilai Kepesantrenan, Ribuan Santri di Jatim Doakan Ganjar Pranowo Presiden 2024

Selain itu Wakil Pimpinan DPRD Bojonegoro itu juga akan meminta kepada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan pendataan ulang serta melakukan penindakan tegas terhadap koperasi yang bermasalah di Bojonegoro.

“Disperindagkop dan UMKM harus melakukan pendataan ulang kalau perlu dilakukan sidak dikantor kantor koperasi yang ada di Bojonegoro untuk mengecek dan memastikan bahwa keberadaan Koperasi di Bojonegoro tidak ada yang ilegal atau bermasalah,”tutup Sukur.

Disamping itu Wakil Pimpinan Dewan Bojonegoro juga menambahkan terkait keberadaan Koperasi dari luar daerah yang punnya kantor cabang di Bojonegoro juga diharapkan untuk dilakukan pengecekan khususnya terkait perijinan, Sukur berharap jangan sampai keberadaan Kantor Cabang Koperasi yang memiliki pusat diluar Bojonegoro menjadi beban masalah baru bagi masyarakat Bojonegoro.

(Put)