Kasi Datun : Nggak Bisa Dibina Ya Dibinasakan

- Team

Selasa, 30 Mei 2017 - 06:28

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

reporter : Dan Kuswan

Netpitu.com – Sosialisasi dan Evaluasi Pembayaran Pajak atas Pengelolaan Dana ADD /DD tahun 2015/2016 Oleh KPP Pratama dan Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Bertempat di Pendopo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, Di ikuti 2 Kecamatan yakni Kecamatan Kalitidu dan Kecamatan Dander yang terdiri dari Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Karena pajak ini sangat penting untuk keberlangsungan pembangunan bojonegoro. Sekali lagi diharapkan baik pak kades dan bu kades agar secara aktif mau bertanya pada narasumber jika memang belum paham apa yang di sampaikan.

selanjutnya para kades dan bendahara agar supaya bersinergi dengan BPD agar supaya tercipta suasana yang kondusif pemerintahan desa, pungkas camat.

Baca Juga :  Rabu Legi 14/8 Warga Desa Ngampel Bedol Desa Unjuk Rasa Bupati Anna

Sementara itu Kasi Datun Yani menjelaskan kehadirannya bukan sebagai Backup KPP Pratama atau Untuk menakut-nakuti Kades dan Bendahara, Tanpa ditakut-takuti pun kalau Pak Kades dan Bendahara Desa dapat melakukan tugasnya dengan baik tidak perlu takut.

Dengan adanya Mou Kepala Desa dengan Kejaksaan adalah, minimal berdiskusi semisal RAB Pembuatan Jembatan ini sudah benar apa Belum, itu lah yang namanya berdiskusi.

Baca Juga :  Tiga Kios Pasar Blimbing Gede Ngraho Ludes Dilalap Api

“ kalau tidak bisa di bina ya dibinasakan “, tegasnya.

Saya harapkan dengan adanya sosialisasi ini Pemerintah Desa membayarkan pajak yang telah lewat, karena ini adalah Pajak tahun 2015/2016 sekitar satu minggu, harus dibayarkan. baik dari APBD dan APBN yaitu ADD dan DD.

(Dan)

 

Berita Terkait

Bebani Masyarakat, Sarbumusi Bojonegoro Tolak Tapera
Ketua Sarbumusi : Usulan Kenaikan Upah Apindo Tak Hargai Keringat Buruh
Mantan Camat Padangan Kembali Dihadirkan di Persidangan Dugaan Korupsi BKKD
Putusan Banding PT Tipikor Surabaya Bebaskan Shodikin Dari Dakwaan Primair JPU
Jual Proyek Fiktif Kades Kanten Dilaporkan Ke Polisi
Anwar Sholeh Serahkan Bukti Tambahan Kasus Dugaan Pemalsuan Data Otentik
Duit BOP TPQ Diduga Mengalir Ke Kantor Kemenag Untuk Ganti Cetak Piagam
Duit BOP TPQ Lari Kemana ? Ini Pengakuan Ketua FKTPQ

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terbaru

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Jun 2024 - 11:47

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Senin, 10 Jun 2024 - 10:48