Aliansi LSM Bojonegoro Laporkan Dugaan Penyimpangan Dana Desa Sugihwaras Ke Kejaksaan

- Team

Rabu, 30 September 2020 - 12:38

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com – Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) Gempur dan Lira Bojonegoro, menduga adanya penyimpangan penggunaan anggaran Dana Desa sekitar Rp. 250 juta, yang dialokasikan untuk pembangunan kantor Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro.

Ketua LSM Gempur, Gusmad, kepada netpitu.com, mengatakan dari informasi yang diterimanya, pada tahun anggaran 2019 Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngraho, Kab. Bojonegoro, menganggarkan pembangunan kantor Desa Sugihwaras, dengan nilai anggaran Rp. 250 juta.

Dari anggaran sebesar itu telah dilaksanakan pembangunan kantor Desa, namun hingga September 2020 ini kondisi bangunan baru dilaksanakan sekitar 60 persen. Sehingga bangunan kantor desa yang direncanakan belum bisa dimanfaatkan.

Ketika pihaknya ( LSM Gempur bersama Lira ) menanyakan perihal mangkraknya bangunan kantor desa tersebut kepada kepala desa Sugihwaras, Kecamatan Ngraho, Bojonegoro, Supandi, diperoleh keterangan bahwa belum selesainya kantor desa Sugihwaras karena adanya Pandemi Corona dan menunggu kokohnya tanah yang dipergunakan kantor.

Padahal seperti diketahui, Pandemi Corona di Indonesia terjadi pada sekitaran bulan Februari-Maret 2020. Sedangkan pelaksanaan pembangunan kantor desa dikerjakan pada tahun anggaran 2019. Sehingga jawaban Kades Supandi, tidak masuk akal dan mengada-ada.

Baca Juga :  Ratusan Warga Demo Kejaksaan Tuban Minta Pengusutan Korupsi Kades Mojoagung Dipercepat

Alasan menunggu tanah kokoh, menurut Gusmad, juga tidak rasional. Lantaran lokasi bangunan proyek kantor desa telah diuruk dan dipadatkan. Sehingga tidak jawaban Kades Supandi, bertentangan dengan fakta lapangan.

“Jika diperhitungkan nilai fisik bangunan kantor desa yang ada hanya sekitar Rp. 150 juta. Berarti Rp. 100 sisanya belum dipertanggungjawabkan dalam wujud bangunan,” papar Gusmad, Rabu, (30/09/2020).

Perihal dugaan penyimpangan pemanfaatan Dana Desa Sugihwaras, Kec. Ngraho, Bojonegoro ini, menurut bupati Lira Bojonegoro, Sunyoto, nampak jelas terpampang di mata.

Apalagi jawaban kepala desa yang terkesan berkelit dan tidak menunjukkan itikad baik dalam penyelenggaraan transparansi anggaran kepada publik.

Baca Juga :  2 Saksi Dari Pertamina Mangkir Lagi, Sidang Korupsi Sukisno Tetap Digelar

“Presiden kan sudah menekankan adanya transparansi penggunaan anggaran Dana Desa. Bahkan dalam ketentuannya anggaran kegiatan pemanfaatan Dana Desa harus dipampang di depan kantor desa. Tapi sayang, saat ditanya berapa nilai anggaran untuk pembangunan kantor desa Sugihwaras, Kades tidak menjawab berapa nilainya,” papar bupati Lira Bojonegoro, Sunyoto.

Untuk pengungkapan kasus dugaan penyimpangan Dana Desa ini LSM Gempur dan Lira Bojonegoro telah membuat laporan ke Kejaksaan negeri Bojonegoro, untuk dilakukan pengusutan.lebih lanjut.

(ro)

Berita Terkait

Kejaksaan Bojonegoro Tahan 4 Kades Tersangka Korupsi BKKD Nek Kecamatan Padangan
Dugaan Korupsi Praoto Siaga, Kejaksaan Bojonegoro Ijek Mumet Goleki Tersangka Utama
Bebani Masyarakat, Sarbumusi Bojonegoro Tolak Tapera
Ketua Sarbumusi : Usulan Kenaikan Upah Apindo Tak Hargai Keringat Buruh
Mantan Camat Padangan Kembali Dihadirkan di Persidangan Dugaan Korupsi BKKD
Putusan Banding PT Tipikor Surabaya Bebaskan Shodikin Dari Dakwaan Primair JPU
Jual Proyek Fiktif Kades Kanten Dilaporkan Ke Polisi
Anwar Sholeh Serahkan Bukti Tambahan Kasus Dugaan Pemalsuan Data Otentik

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru