BOJONEGORO. Netpitu.com – Rencana Pemkab Bojonegoro menyelenggaeakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak pada 2019, masih terganjal persoalan kapan waktu Pilkades Serentak tersebut dilaksanakan, Februari arau Juli.
Mengingat pada 2019 merupakan tahun politik nasional tentunya harus dipilih jadwal pelaksanaan yang tepat sehingga tahapan-tahapan Pilkades Serentak tidak mengganggu gelaran pesta demokrasi politik nasional, yakni Pileg DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten DPD, dan Pemilihan Presiden yang jadwal pelaksanaannya dilakukan secara serentak dalam satu hari.
Untuk mensinkronkan dan merencanakan kebutuhan penyelenggaraan Pilkades Serentak 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, melakukan sosialisasi dengan mengundang168 Kepala Desa, Camat, dan BPD, di pendopo Kecamatan Sumberejo, Selasa (30/10).
Wakil Bupati Bojonegoro, drs. Budi Irawanto, M.Pd, hadir bersama asisten 1 Bupati, Djoko Lukito, dan Plt. DPMPD, M. Chosim dan Kepala Bakesbangpol, Drs. Kusbiyanto.
Menurut Plt. Kepala Dinas DPMD M.Chosim, tujuan sosialisasi untuk menjaring aspirasi dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Rencana Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak agar mendapatkan saran dan pendapat dari Kepala Desa dan BPD.
Tentunya yang terpenting adalah pertimbangan Kamtibmas dan situasi nasional pada saat Pilkades Serentak dilaksanakan tersebut bagaiamana. Karena momentumnya bersamaan dengan Pilihan Legislatif, Pilihan DPD, dan Pilihan Presiden.
Dikatakan Khosim, hasil dari pertemuan hari ini menghasilkan dua opsi waktu pehyelenggaraan Pilkades Serentak. Opsi pertama ada yang menghendaki Pilkades serentak di bulan Februari dan Opsi kedua menghendaki di bulan Juli.
“Karena ini sifatnya masukan maka hasil dari pertemuan ini akan kita sampaikan pada Bupati. Selanjutnya Kebijakan ada ditangan Bupati, kapan Pilkades Serentak Bojonegoto dilaksanakan,” ujar Khosim, kepada netpitu.com.
Menanggapi dua opsi pilihan waktu penyelenggaraan Pilkades tersebut, Wakil Bupati Bojobegoro H. Budi Irawanto, mengatakan akan menyampaikan aspirasi dari Kades dan BPD ke Bupati.
“Kapan waktunya, nanti akan diputuskan Bupati. Karena saya tidak bisa memutuskan sendiri,” ujar Wakil Bupati Bojonegoro, Budi Irawanto.
(dan)
