Jual Jaminan Sertifikat Tanah Rumah, Koperasi Delta Pratama Digugat Nasabah

- Team

Kamis, 31 Maret 2022 - 13:02

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Reporter : Ciprut laela

BOJONEGORO.Netpitu.com – Praktek sita jaminan tanpa melalui pengadilan yang dilakukan oleh salah satu Koperasi yang berada di Bojonegoro mendapat perlawanan nasabah.

Lantaran proses sita jaminan yang dilakukan koperasi tersebut dianggap tak prosedural dan ilegal.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Siti M, warga Desa Mulyoagung, Kec. Balen, Kab. Bojonegoro, ini merasa dirugikan dengan perlakukan semena-mena koperasi Delta Pratama, yang telah melakukan sita jaminan pinjaman dan menjualnya ke pihak ketiga tanpa peringatan dan pemberitahuan kepada pemilik jaminan.

Dikatakan Siti M. bahwa dia memiliki hutang di koperasi simpan pinjam Delta Pratama yang berada di Bojonegoro dengan menjaminkan sertifikat tanah dan rumah miliknya.

Menurut Siti M., ia pinjam uang di koperasi tersebut sebesar Rp. 50 juta, dan telah membayar 4 kali angsuran. Karena adanya masalah keuangan S mengalami keterlambatan pembayaran selama 1 ( satu ) tahun lebih.

Baca Juga :  Jawab Keinginan Rakyat Bojonegoro, Samudi Bakal Nyalon Bupati di Pilkada 2024

Saat terjadi keterambatan pembayaran angsuran Siti mengaku tidak pernah diberikan teguran atau surat peringatan pertama, kedua dan ketiga. Tapi tiba-tiba jaminan tanah miliknya dilelang dan dijual oleh pihak koperasi Delta Pratama.

Padahal sebelum pelelangan terjadi, pihak Siti sempat mengajukan penawaran kepada pihak Koperasi dan pihak Koperasi menolak.

Selang berapa bulan, sertifikat tanah miliknya tahu-tahu sudah berpindah nama menjadi nama pemilik pemenang lelang.

Tragisnya lagi, Siti tidak diberitahu berapa harga tanah rumahnya tersebut laku dijual oleh koperasi. Bahkan Siti pun tidak mendapat pengembalian uang dari sisa pembayaran hutangnya.

Masih kata Siti M., dirinya sudah pernah menanyakan soal sisa uang dari hasil penjualan tanah dan rumahnya kepada koperasi Delta Pratama, tetapi pihak Koperasi mengatakan tidak ada sisa uangnya.

Baca Juga :  Tanggul Kali Ingas Jebol Tanaman Padi 2 Desa Terendam

Namun anehnya, saat persoalan ini dibawa ke pengadilan negeri Bojonegoro, dalam sidang mediasi pihak koperasi mengakui masih adanya uang sisa hasil dari penjualan tanah rumah S.

“Yang menjadi pertanyaan saya, jika ada sisa uang yang harus dikembalikan kepada saya kenapa tidak diberikan. Dan juga bagaimana bisa sertifikat tanah milik saya bisa berbalik nama menjadi pemenang lelang tanpa melalui pemberitahuan dan persetujuan dari saya sebagai pemilik jaminan.
Hal ini yang menjadi tanda tanya besar buat saya,” tandas Siti M.

Disisi lain pihak Koperasi DP saat di konfirmasi kerkaitan dengan hal tersebut membenarkan ada persoalan tersebut.

Baca Juga :  Amin Tohari Diduga Tumpangi Konflik Tanaman Tebu di Lahan Hutan

“Jika ingin tahu lebih lanjut bisa hadir dalam sidang mediasi kami, besok Rabu jam 10.00 wib,” kata Yayuk, petugas admin di koperasi delta Pratama, Bojonegoro.

Sementara itu, Heri, kolektor koperasi delta Pratama, kepada netpitu.com menjelaskan bahwa untuk kantor delta Pratama di Kabupaten Bojonegoro ini sebagai pusatnya. Koperasi delta pratama juga punya kantor Korwil di Tuban, dan pusatnya di Malang,” tambah Heri.

“Untuk kantor kami ( di Bojonegoro, red ) termasuk se-level Provinsi, tetapi ijin kantor ( operasional koperasi ) kami Koperasi Kabupaten. Perijinan kantor kami dikeluarkan oleh Kabupaten. Kalau panjengan ingin tahu lebih lanjut kenapa kok bisa Koperasi kami level Provinsi tetapi untuk ijinnya dikeluarkan oleh pihak Kabupaten, itu yang tahu pihak Dinas Koperasi,” tambahnya.

( put )

Berita Terkait

Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 12:32

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Kamis, 20 Jun 2024 - 12:32

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03