Triwulan lll Tahun 2023 Realisasi Pendapatan Negara Tumbuh 45,26 Persen Dibanding 2022

- Team

Selasa, 31 Oktober 2023 - 13:14

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com –Realisasi pendapatan negara di wilayah kerja Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara ( KPPN ) Bojonegoro dan Lamongan, sampai dengan 30 September 2023, telah mencapai sebesar Rp. 2,78 triliun atau sekitar 79,68 persen dari target yang ditetapkan dalam nota dinas berdasarkan target Perpres 130/2022, yaitu sebesar Rp3,49 triliun. Capaian ini tumbuh 45,26 persen lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022. Demikian dikatakan kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara, wilayah kerja Bojonegoro dan Lamongan, Teguh Rano Karno.

Cukai masih menjadi penyumbang kontribusi tertinggi pendapatan negara yang sampai dengan September 2023 tumbuh signifikan dan mampu mendorong pertumbuhan pendapatan negara jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022.

Secara rinci, realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan 30 September 2023 adalah sebesar Rp. 2,61 triliun atau 78,58 persen dari target yang ditetapkan dalam nota dinas berdasarkan Perpres 130/2022.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Realisasi tersebut berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp. 622,31 miliar serta penerimaan
kepabeanan dan cukai sebesar Rp. 1.990,38 miliar.

Realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan 30 September 2023 tumbuh sebesar 47,43 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022. Kinerja positif ini utamanya dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan Cukai yang tumbuh signifikan sebesar 62,52 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 serta pertumbuhan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang meningkat sebesar 74,67 persen (yoy).

Sementara itu, untuk realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 30 September 2023 sebesar Rp. 167,30 miliar atau mencapai 101,94 persen dari target yang ditetapkan berdasarkan Perpres 130/2022. Realisasi tersebut berasal dari PNBP lainnya sebesar Rp. 142,36 miliar dan pendapatan BLU sebesar Rp. 24,93 miliar. Realisasi PNBP ini meningkat sebesar 18,04 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022. Peningkatan realisasi penerimaan negara bukan pajak sampai dengan September 2023 dipengaruhi oleh peningkatan realisasi PNBP lainnya yang meningkat sebesar 25,69 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022.

Baca Juga :  Aksi Spektakuler Presiden Jokowi di Pembukaan Asian Games 2018

Sedangkan untuk realisasi belanja negara hingga 30 September 2023 mencapai Rp. 5,06 triliun atau
64,63 persen dari target Perpres 130/2022. Capaian ini menurun sebesar 6,01 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi belanja
pemerintah pusat sebesar Rp. 664,28 miliar serta realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp. 4,39 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan 30 September 2023
meningkat sebesar 27,82 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022. Peningkatan ini disumbang oleh kenaikan Belanja Pegawai yang tumbuh positif sebesar 0.35 persen dan peningkatan Belanja Barang sebesar 93,67 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022.

Sedangkan realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Insentif Fiskal menurun sebesar 9,63 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022. Penurunan realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Insentif Fiskal sampai dengan September 2023 terutama dipengaruhi oleh penurunan realisasi belanja Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

Dengan realisasi pendapatan negara sebesar Rp2,78 triliun serta realisasi belanja negara sebesar Rp. 5,06 triliun, maka defisit anggaran regional sampai dengan 30 September 2023 mencapai sebesar Rp. 2,28 triliun. Defisit anggaran regional tersebut menurun sebesar 34,31 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022.

Baca Juga :  Anggota DPRD Ini Geram, Banyak Sekolah Pungut Sumbangan Sekolah Pada Siswa Miskin

Lebih lanjut, kepala KPPN Bojonegoro, Teguh Ratno Karno, juga menerangkan adanya realisasi penerimaan negara pada bulan September 2023 yang mencapai Rp. 499,15 miliar atau 168,61 persen dari proyeksi penerimaan negara, yaitu sebesar Rp. 296,03 miliar. Proyeksi penerimaan pada September 2023 understated sebesar Rp 203,13 miliar. Realisasi penerimaan pajak lebih tinggi Rp. 93,28 miliar, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai lebih tinggi Rp. 107,93 miliar, serta realisasi PNBP lebih tinggi Rp. 1,91 miliar dari proyeksi penerimaan bulan September 2023.

Selanjutnya, untuk realisasi pengeluaran negara pada September 2023 sebesar Rp. 594,34 miliar
atau 100,06 persen dari proyeksi pengeluaran negara, yaitu sebesar Rp. 593,97 miliar. Proyeksi
pengeluaran negara pada September 2023 understated sebesar Rp. 0,38 miliar. Realisasi belanja
Kementerian Negara/Lembaga lebih tinggi Rp. 0,38 miliar dari proyeksi belanja Kementerian Negara/ Lembaga September 2023.

Sedangkan realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Insentif Fiskal sama dengan proyeksi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Insentif Fiskal September 2023, yaitu sebesar Rp. 520,92 miliar.

Belanja negara pada Triwulan IV tahun 2023 diproyeksikan meningkat dibandingkan belanja negara pada Triwulan III tahun 2023. Sepanjang 2023, proyeksi belanja negara tertinggi pada Triwulan IV tahun 2023 yang didominasi oleh belanja Transfer ke Daerah dan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp. 2,57 triliun. Sedangkan Belanja Kementerian Negara/Lembaga pada Triwulan IV tahun 2023 diproyeksikan
sebesar Rp. 196,41 miliar.

Baca Juga :  Wabup Noor Nahar Ingatkan Warga Agar Utamakan Protokol Kesehatan di Pasar

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Insentif Fiskal di wilayah Kabupaten Bojonegoro sampai
dengan 30 September 2023 sebesar Rp. 2,65 triliun atau 57,47 persen dari target Perpres 130/2022. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar 17,37 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Penurunan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Insentif Fiskal hingga September 2023 utamanya berasal dari penurunan penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

Sementara itu, realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil hingga September 2023 sebesar Rp. 1,51 triliun. Capaian ini mengalami penurunan hingga Rp. 405,50 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 atau menurun sebesar 21,18 persen (yoy). Sedangkan realisasi penyaluran Dana Alokasi Umum hingga September 2023 sebesar Rp. 556,30 miliar. Capaian ini mengalami penurunan hingga Rp. 164,50 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 atau menurun sebesar 22,82 persen (yoy).

Sedangkan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Insentif Fiskal di wilayah Kabupaten Lamongan sampai dengan 30 September 2023 sebesar Rp. 1,74 triliun atau 74,14 persen dari target Perpres 130/2022.
Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 5,42 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Peningkatan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Insentif Fiskal hingga bulan September 2023
utamanya berasal dari peningkatan kinerja penyaluran Dana Bagi Hasil. Realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil hingga September 2023 mencapai Rp149,60 miliar. Capaian ini mengalami peningkatan hingga Rp. 53,10 milyar ( yoy )

( ro )

Berita Terkait

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terbaru

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Jun 2024 - 11:47

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Senin, 10 Jun 2024 - 10:48