oleh

2021, Tahun Tantangan Hukum Bupati Bojonegoro

-BERITA-53 views


Tahun 2021 merupakan tahun tantangan hukum bagi Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah. Lantaran kebijakan dan kekuasaan jabatan yang kini diembannya tengah diuji oleh aparat penegak hukum.

Setidaknya ada 4 pelaporan kasus tindak pidana yang tengah bergulir dalam penanganan polisi. Belum lagi, beberapa kasus pidana lain yang kini tengah dipersiapkan untuk dilaporkan masyarakat ke aparat penegak hukum.

Dari 4 pelaporan kasus pidana tersebut, 2 diantaranya sekarang tengah menjadi sorotan media dan menjadi perbincangan hangat warga Bojonegoro.

Pertama, kasus pelaporan pencemaran nama baik Wakil Bupati Bojonegoro Budi Irawanto, yang dilakukan oleh Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah, di media sosial. Kasus pencemaran nama baik ini dilaporkan oleh Budi Irawanto.

Kedua, pelaporan kasus beda nama dalam penulisan nama pada ijazah Strata 1 ( S1) milik Anna Mu’awanah, yang dikeluarkan oleh Universitas Borobudur, Jakarta, dengan ijazah SD, MTs, dan MA, yang juga dimiliki Anna Mu’awanah. Kasus beda nama ini dilaporkan oleh Anwar Sholeh.

Pada kasus pencemaran nama baik wakil bupati Bojonegoro, penyidik Subdit V Siber Reskrimsus Polda Jatim telah melakukan intrograsi atau pemeriksaan selama 5 jam terhadap Bupati Anna Mu’awanah, pada Rabu, 15/12/2021, minggu lalu.

Setelah melakukan koordinasi dan meminta keterangan saksi ahli bahasa dan saksi ahli pidana, penyidik Subdit V SibrrvReskrimsus Polda Jatim, kini berencana melakukan gelar perkara kasus pencemaran nama baik yang melibatkan bupati Bojonegoro tersebut sebagai terlapor.

Sementara itu, untuk kasus pelaporan beda nama penulisan di ijazah Anna Mu’awanah, yang ditangani penyidik Satreskrim Polres Bojonegoro, kini tengah dua kali berupaya mengundang Anna Mu’awanah untuk dimintai klarifikasi.

Tapi sayang, setelah dua kali dilakukan pemanggilan oleh penyidik Satreskrim Polres Bojonegoro, Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah, tidak pernah hadir memenuhi undangan polisi.

Setelah dua kali mangkir dari undangan atau panggilan penyidik tentunya posisi ini tidak akan menguntungkan bagi orang nomor satu di Bojonegoro itu. Lantaran sesuai Standart Operasional Prosedure ( SOP ) management penyidikan Polri, jika teradu atau terlapor dua kali tidak hadir dalam panghilan penyidik, maja pada panggilan ketiga maka penyidik bisa melakukan panggilan paksa.

Jika pemanggilan paksa ini dilakukan oleh penyidik pada pemanggilan ketiga terhadap Anna Mu’awanah, tentunya akan menjadi tontonan seru rakyat Bojonegoro.

Bila hal itu terjadi maka situasi dan kondisi seperti itu justru akan mempermalukan harkat dan martabat bupati Bojonegoro, sebagai seorang pemimpin daerah yang seharus bisa menjadi contoh bagi warganya, bagaimana cara menghormati, mematuhi, dan mentaati hukum yang berlaku di negeri ini.

Jangan karena menjabat sebagai bupati kepala daerah lantas bisa berbuat dan berperilaku seenaknya seolah-olah posisinya berada di atas hukum itu sendiri.

Semoga di pemanggilan ketiganya nanti, ada kesadaran tinggi dari Anna Mu’awanah untuk lebih menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia ini.

Selain kedua kasus pelaporan di atas, masih ada pelaporan ketiga yang sampai sekarang masih berjalan dalam penanganan polisi, yakni pelaporan dugaan tindak pidana pemalsuan data otentik atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh data itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP.

Perkara tersebut dilaporkan oleh Anwar Sholeh, warga Desa Sukorejo, Bojonegoro, yang sekaligus menjadi laporannya kedua atas ketidaksesuaian nama Anna Mu’awanah yang ada pada ijazah SD, MTs, MA dan Akte Kelahiran milik Anna Mu’awanah. Pada ijazah SD, MTs, dan Madrasah Aliyah tertulis nama : Muk’awanah. Sedangkan pada Akte kelahiran tertulis nama : Anna Mu’awanah.

Anwar Sholeh menyebut ada kejanggalan pada nama di akta otentik ( akte kelahiran ) yang dimiliki Bupati Bojonegoro tersebut. Ia pun menduga adanya pelanggaran hukum yang dilakukan dalam pengajuan penerbitan dokumen akta otentik berupa akte kelahiran milik Anna Mu’awanah tersebut.

Pada pelaporannya yang kedua ini, Anwar Sholeh menekankan pada peristiwa pembuata salinan kutipan akte kelahiran atas nama Anna Mu’awanah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro.

Pada penanganan pelaporan Anwar Sholeh yang ked ua ini, penyidik Satreskrim Polres Bojonegoro telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi pada puluhan saksi yang mengetahui peristiwa tersebut.

Namun demikian, Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah sebagai pihak terlapor sampai dengan akhir Desember 2021 ini belum pernah dimintai klarifikasinya oleh penyidik.

Selain ketiga kasus tersebut masih ada pelaporan kasus dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilaporkan Carrine, putri Wabup Bojonegoro, Budi Irawanto.

Hanya saja, sampai sekarang belum diketahui sejauh mana perkembangan hasil penyelidikan pelaporan perkara dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Carrine ini ditangani polisi.

Meski banyak pelaporan kasus tindak pidana yang dialamatkan pada Bupati Bojonegoto, Anna Mu’awanah, sebagai warga Bojonegoro, saya mengajak seluruh masyarakat Bojonegoro untuk tetap tenang, tidak gaduh, dan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah dalam setiap menyikapi atau menanggapi sebuah peristiwa hukum yang tengah ditangani penegak hukum.

Selamat Tahun Baru 2022. Semoga di tahun 2022 penanganan kasus-kasus di Bojonegoro oleh Aparat Penegak Hukum akan semakin ngelenyer tanpa hambatan apapun.

Baca Juga :  Terapkan Nilai Kepesantrenan, Ribuan Santri di Jatim Doakan Ganjar Pranowo Presiden 2024


Ditulis oleh Edy Kuntjoro. Pimpinan Redaksi netpitu.com